Perbedaan Kuitansi dengan Bukti Pembelian dalam Perusahaan

Tentang Perubahan  Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor  54 tahun 2010 yang tertera pada Pasal 55 Perpres RI No. 70 tahun 2012 Mengenia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ayat (1) Tanda Bukti Perjanjian terdiri atas  :

  1. Bukti Pembeliaan
  2. Kuitansi
  3. Surat Perintah Kerja (SPK) dan
  4. Surat Perjanjian

Didalam ayat (2) Bukti Pmbelian dengan maksud dari bukti transaksi pada ayat (1) huruf a, pakai untuk penyediaan barang/jasa yang nominalnya sampai dengan Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Dan pada ayat (3) Kuitansi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipakai untuk pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima Puluh juta rupiah).

Perbedaan Kuitansi dan Bukti Pembelian yakni:

  1. Bukti Pembelian/Invoice/Faktur Penjualan yakni dokumen yang dipakai sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh pihak customer.

Dalam bentuk yang sederhana disebut dengan nama BON. Pada transaksi dengan nominal yang relatif kecil, invoice pada perusahaan dengan jumlah nominalnya terbilang besar, biasanya disertai dengan surat tagihan atau kuitansi.

  1. Kuitansi merupakan suatu surat bukti berbentuk selembaran kertas yang memaparkan jika telah terjadi penyerahan sejumlah uang dari yang dikenal sebagai pemberi atau yang menyerahkan uang kepada yang disebut penerima dan yang seharunya menandatangani bahwa sudah menerima penyerahan uang itu senilai yang disebutkan dalam surat ini, jelas dengan tanggal penyerahan, tempat serta alasan penyerahan uang itu.

Anda juga bisa melihat contoh kwitansi sebagai panduan. Demi memperkuat sebuah tanda bukti tersebut  ditempel kan materai sebesar yang sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

Khusus bagi pihak Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 273 ayat ,

(1) Bukti Transaksi sebagimana dimaksud dalam Pasal 272 mengenai :

  1. Surat Perintah Pencairan dana (SPD2D) atau
  2. Nota debet bank

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

  1. Surat Penyediaan Dana (SPD) : 63
  2. Surat Perintah Membayar (SPM)
  3. Laporan Pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran, dan
  4. Kualitas pembayaran dan bukti tanda teriman barang/jasa

Dengan masksut diatas utuk di Pemerintah Daerah Tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ialah bukti pembelian/faktur dilengkapi dengan kuitansi pembayaran.

Demikianlah tadi penjelasan mengenai semoga dengan penjelasan diatas dapat membantu anda  dan menambah  wawasan anda. Terimaksih atas kunjunganya